1 week ago
19
Presiden Prabowo Subianto
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) berharap adanya Dewan Kelautan Nasional (DKN) sebagaimana adanya Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Ketua Umum KPPMPI, Hendra Wiguna menyampaikan bahwa di depan mata adanya kejahatan luar biasa seperti pagar laut ilegal di Tangerang dan Bekasi, pengkavlingan laut di Sidoarjo, pengrusakan mangrove di Pulau Biawak dan Pulau Pari dikarenakan minimnya perlindungan terhadap wilayah laut.
“Dahulu ada Dewan Kelautan Indonesia (DKI), ada Dewan Maritim Indonesia (DMI), bahkan ada Menko Kemaritiman. Saat ini, lembaga atau kementerian tersebut tidak ada. Seolah terasa ada yang kurang, bagi kita sebagai negara kepulauan, yang luas wilayah lautnya lebih luas ketimbang daratnya.” kata Hendra Wiguna di Jakarta, Kamis (23/1/2025).
KPPMPI berharap adanya DKN yang nantinya bisa diperankan untuk memberikan rekomendasi dan masukan kepada Presiden terkait kebijakan strategis di sektor kelautan.
Sekaligus membantu Presiden dalam melaksanakan Asta Cita ke 2, terutama kaitannya dengan menjadikan laut sebagai kekuatan keamanan negara dan sumber pangan bangsa.
“Kalau DKN ini terbentuk, maka tugas pertamanya adalah mengecek seluruh wilayah laut. Jangan-jangan banyak yang sudah dikasih sertifikat ilegal, ataupun juga pulau-pulau kecil dan terdepan bisa jadi sudah dirusak ekosistemnya dengan ilegal juga.” terangnya.
Selanjutnya, DKN dapat menjalankan fungsi lainnya untuk mendukung kerja-kerja Presiden. Kata Hendra, Indeks Kesehatan Laut atau Ocean Health Index (OHI) Indonesia saat ini berada pada peringkat 189 dari 220 wilayah.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
