Setelah Jatuh Korban Jiwa, 8 Fraksi DPR Sepakat Evaluasi Tunjangan Mewah dan Siap Hidup Sederhana

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Belakangan ini publik ramai menyoroti sikap partai dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menanggapi kasus-kasus etik maupun kinerja legislatif. Para wakil rakyat di Senayan yang gaji dan penghasilannya bersumber dari pajak rakyat didemo massa. Mereka dituntut mereformasi diri dan lembaga.

Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak besarnya gaji dan tunjangan DPR RI merebak di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Desakan publik itu kini mendapat respons serius dari parlemen.

Delapan fraksi di DPR RI menyatakan siap mengevaluasi, bahkan menghentikan, pemberian tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan, pihaknya mendengar keluhan masyarakat dan siap meninjau ulang berbagai tunjangan anggota Dewan.

“Kami siap untuk meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Dengan tulus saya memohon maaf apabila selama ini kinerja fraksi kami belum cukup mengakomodir aspirasi rakyat,” ujar Budi.

Sikap serupa datang dari Fraksi Partai Golkar. Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menyatakan kesiapannya jika tunjangan DPR dievaluasi. Ia menekankan perlunya momentum ini dijadikan refleksi bagi seluruh anggota Dewan.

“Kita sudah menyatakan siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan. Ini saatnya kita menjaga kepatutan diri dalam bersikap, berkata, berpenampilan, dan berperilaku,” katanya.