6 hours ago
2
Sekretaris Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Nurhidayatullah B. Cottong (ist)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali membuka borok lama yang tak pernah sembuh: infrastruktur negeri ini dibangun di atas fondasi retak bernama korupsi.
Menanggapi hal itu, pegiat media sosial Nurhidayatullah B. Cottong, menyebut bahwa praktik busuk ini bukan kejutan, melainkan ritual rutin yang dibungkus proyek pembangunan.
“Negara ini setiap tahun bangun jalan, tapi ujungnya selalu di lubang yang sama. Bukan lubang fisik, tapi lubang moral,” ujarnya kader Partai Kebangkitan Nasional ini.
Topan Ginting ditangkap KPK pada Kamis (26/6/2025) karena diduga menerima suap terkait proyek-proyek infrastruktur. Menteri PUPR Dody Hanggodo lantas bergerak cepat memecatnya secara tidak hormat. Bahkan Presiden Prabowo Subianto turut mengeluarkan pernyataan keras untuk “membersihkan pejabat korup.”
Namun, bagi Cottong, langkah-langkah itu terlihat seperti menyapu lumpur dengan sapu upacara: formal, tapi tidak membersihkan.
“Kalau OTT jadi satu-satunya cara untuk menemukan maling, berarti rumah ini memang gelap gulita dan penjaganya buta,” tegasnya.
Cottong menyoroti bahwa ASN seperti Topan Ginting seringkali hanya menjadi tumbal administratif dari praktik rente yang sudah sistemik. Ia menyebut para pelaku utama justru duduk santai di kursi politik sambil memantau proyek dan menagih setoran.
“Yang ditangkap selalu yang berseragam ASN. Sementara yang berseragam lain cuma kedip mata, lalu hilang dari radar,” ungkapnya sinis.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
