1 week ago
16
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. ANTARA/ (Humas KKP) (Humas KKP)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat Medsos, Sutan Mangara Harahap, mendadak meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di tengah polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi.
Sutan mengkritik kinerja Menteri KKP yang dinilainya lamban dan tidak bertanggung jawab atas masalah yang berada dalam wilayah kewenangan kementerian tersebut.
"Saya sepakat Menteri KKP ini diganti! Persoalan pagar laut di Tanggerang dan Bekasi adalah di dalam wilayah kewenangan KKP," ujar Sutan di X @sutanmangara (27/1/2025).
Ia juga menyoroti buruknya komunikasi publik dari sang menteri, yang menurutnya seolah tidak merasa bersalah atas polemik pagar laut yang telah merugikan banyak pihak, termasuk para nelayan.
"Melihat komunikasi sang menteri di Publik seperti tidak merasa bersalah atas apa yang terjadi," cetusnya.
Sutan menegaskan bahwa persoalan ini sudah seharusnya menjadi prioritas KKP, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap akses nelayan dan keberlanjutan lingkungan.
"Terlalu lambat mengambil keputusan," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa sertifikat HGB di kawasan Pagar Laut, Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, adalah ilegal.
Hal itu disampaikannya usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
“Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat, jadi itu sudah jelas ilegal juga,” tegas Sakti.
Menurut Sakti, sesuai aturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, ruang laut tidak dapat dimiliki dan setiap pembangunan di area tersebut harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
