3 weeks ago
25
Ojek Online
FAJAR.CO.ID, BEKASI - Ketua Umum Presidium Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristiyanto, menegaskan penolakan terhadap dukungan Indonesia atas penerbitan Konvensi ILO (International Labour Organization) terkait pekerja platform digital.
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi pernyataan Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI, Indah Anggoro Putri, yang mewakili Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli dalam pertemuan internasional ILO.
Sebagai informasi, Indonesia menyatakan mendukung penerbitan konvensi ILO tersebut yang mengatur perlindungan terhadap pekerja platform digital, termasuk pengemudi ojek online.
Menanggapi hal itu, Andi menyatakan bahwa Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat. Ia menyebut keterlibatan ILO dalam isu ojek online di Indonesia sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara.
"ILO nggak ada urusannya dengan nasib ojol di Indonesia, karena ojol di Indonesia bukan pekerja, dan bukan buruh, jadi kami tolak intervensi ILO terhadap ojol di Indonesia," ungkap Andi Kristiyanto Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional kepada wartawan, Rabu (11/6/2025).
Andi menilai adanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan komunitas ojol untuk memperjuangkan status pekerja hanyalah upaya yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Ia meminta pemerintah dan DPR tidak terpancing oleh narasi tersebut.
"Sudah berulangkali kami menyatakan kepada pemerintah maupun Kemenhub, ke masyarakat dan ke DPR bahwa Ojol bukan pekerja, bukan buruh dan bukan pekerja mandiri, tapi mereka memaksakan diri agar status ojol sebagai pekerja, sampai ngemis ke ILO, ini ada apa dengan mereka itu, Indonesia negara berdaulat tidak boleh tunduk kepentingan lembaga internasional," tegasnya.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, H. Obon Tabroni.
Anggota DPR dapil Kabupaten Bekasi & Kota Bekasi. menyebut bahwa ojol bukanlah pekerja ataupun buruh, melainkan mitra.
"Tadinya saya bingung, karena ada aspirasi yang menyatakan ojol sebagai pekerja, tapi setelah mendapatkan masukan dari rekan-rekan Koalisi Ojol Nasional, saya baru sadar bahwa benar ojol bukan pekerja, dan bukan buruh, mereka adalah mitra," kata Obon Tabroni.
Obon menyebut dirinya merupakan salah satu anggota tim perumus revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ia mengaku saat ini masih menyerap aspirasi dari komunitas ojol yang ternyata memiliki pandangan berbeda dengan organisasi buruh.
Melalui pernyataan tegas dan petisi tersebut, Koalisi Ojol Nasional menyatakan akan terus menjaga posisi independen mitra ojol dan menolak segala bentuk intervensi yang dianggap mengganggu sistem kemitraan yang selama ini telah berjalan.
Koalisi Ojol Nasional (KON) juga memanfaatkan momentum tersebut untuk membacakan petisi resmi yang berisi empat poin utama. Pertama, setop politisasi Ojol oleh para elite politik dan pejabat negara. Dua, Tolak ojol sebagai pekerja tetap.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
