Beda Standar Kemiskinan Bank Dunia dengan Pemerintah, Dandhy Laksono: Benarkah Orang Bisa Hidup Rp20 – Rp30 Ribu per Hari?

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Jurnalis Dandhy Laksono menyoal standar kemiskinan pemerintah RI, yakni Badan Pusat Statistik (BPS). Ia membandingkannya dengan data Bank Dunia.

“Percaya Bank Dunia atau pemerintah?” kata Dandhy dikutip dari unggahannya di X, Rabu (30/4/2025).

Data BPS, per September 2024 menunjukkan ada 8,57 persen orang miskin di Indonesia. Atau setara dengan 24,06 juta.

Ambang batas BPS tersebut, sebesar Rp595.242 per kapita per bulan. Berbeda dengan Bank Dunia.

Menurut Bank Dunia, ada sekitar 172 juta atau 60,3 persen warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan per 2024.

Angka itu berdasarkan ambang batas pengeluaran sejumlah US$6,85 per hari yang diukur melalui paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP).

“Kalau pakai standar Bank Dunia, orang disebut miskin kalau pengeluarannya di bawah 32 ribu rupiah per hari. Dengan kriteria ini, 60 persen orang Indonesia termasuk miskin,” ujarnya.

“Kalau versi pemerintah (Badan Pusat “
Statistik/BPS), pengeluaran orang miskin itu 20 ribu rupiah per hari. Kalau pakai standar ini, hanya 9 persen penduduk Indonesia yang miskin,” tambahnya,

Kriteria Bank Dunia, kata Dandhy adalah konsekuensi dari status Indonesia yang telah masuk kategori. Negara berpendapatan menengah ke atas (upper midle income country), sekitar 6,1 juta rupiah per bulan.

“Kalau pemerintah Indonesia senang kongkow dan seremoni dengan negara-negara G20, apalagi mengaku "macan Asia", harusnya status ini bisa diterima karena memang lebih pas,” imbuhnya.

Karenanya, Dandhy menjelaskan, yang dipakai untuk mengukur kemiskinan, tak bisa pakai standar negara berpenghasilan rendah.