2 weeks ago
23
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Alexander Barus
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) ikut menyoroti perubahan aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA.
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Alexander Barus mengatakan, penempatan DHE sebesar 30% selama tiga bulan, selama ini sudah sangat besar.
Untuk itu, pihaknya berharap isu peningkatan penempatan DHE ke level 50% tidak menjadi kenyataan.
Tak hanya menolak pemerintah untuk tidak menerapkan DHE 50 persen untuk 12 bulan, namun, pihaknya juga menyampaikan solusi alternatif.
"FINI mengusulkan agar kebijakan tentang DHE yang berlaku saat ini tidak dirubah, meskipun berat tetapi masih dalam tingkat manageable," ujar Alexander, Rabu (16/1/2025).
Pihaknya menyarankan pemerintah meninjau kebijakan yang dibuat secara menyeluruh, karena ekonomi makro yang sulit (harga jual turun, harga bahan baku naik).
Wacana kenaikan royalti, wacana penerapan GMT (global minimum tax), hal tersebut semuanya akan memberatkan cashflow operasional.
Selain itu, Investor atau partner asing yang mempertanyakan inkonsistensi kebijakan pemerintah, tiap tahun berubah. Hal ini dinilai menurunkan daya saing dan minat investor.
"Disamping itu, prinsip konsistensi dan kepastian aturan perlu kita lembagakan, agar para pengusaha dan investor dapat bertumpu kepada dukungan pemerintah yang solid dalam ruang kepastian," harap Alaxaander.
"Ini memiliki efek domino ke isu sosial, demikian juga dengan ekonomi daerah, potensi kredit investasi menjadi macet, dan inisiatif keberlanjutan (sustainability initiatives) akan tertunda," demikian pungkasnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
