1 week ago
16
Ilustrasi PPPK (Foto: Arya/Fajar)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Meski pemerintah telah berjanji untuk segera menuntaskan semua tenaga honorer, keluhan dari para honorer tidak penah berhenti. Mereka masih tetap khawatir dengan nasib mereka ke depan.
Terutama masih banyak honorer teknis dan guru tidak tetap (GTT) yang merasa diabaikan pemda. Padahal, ini tahun terakhir penuntasan masalah non-ASN.
Ketum Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (Tendik SNWI), Renny mengaku banyak menerima keluhan tenaga teknis di daerah. Intinya pemda tidak peduli dan mengabaikan hak-hak honorer teknis.
Dia mencontohkan di Kalimantan Barat. Para honorernya diganti surat perjanjian kontrak (SPK) sekolah dan Dinas Pendidikan.
"Jadi, intinya Diknas provinsi itu lepas tangan dan tidak mau lagi menanggung pembayaran honorer, baik itu pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT)," terang Renny dilansir JPNN, Selasa (28/1).
Dia menyesalkan pemda mengabaikan pengabdian honorer yang sudah belasan hingga puluhan tahun mengabdi. Honorer yang masa pengabdiannya malah makin tidak dianggap dan diprioritaskan dalam pengangkatan PPPK 2024.
"Teman-teman bilang ada info bahwa honorer se-Kalbar mau dihabiskan. Nah, frasa dihabiskan ini apakah akan diangkat menjadi ASN PPPK atau diberhentikan," ucapnya.
Jika dihabiskan lewat jalur PPPK, lanjut Renny, formasinya saja minim. Tidak hanya di Kalbar, tetapi hampir merata.
Formasi PPPK 2024 yang dibuka tidak sesuai dengan ijazah honorer alias tidak linier.
Misalnya, Sarjana Pertanian bekerja di sekolah sebagai operator Dapodik sekolah. SK sekolah disebut tenaga administrasi sekolah. Begitu mau mendaftar PPPK 2024, dapodiknya itu tenaga teknis khusus, tetapi di formasi PPPK tidak ada, akhirnya tidak ikut daftar.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
