1 week ago
18
Aktivis Said Didu bersama masyarakat Banten di Pulau cangkir, Kronjo, Tangerang menyaksikan pembongkaran pagar di laut.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Muhammad Said Didu, penggerak rakyat untuk menggugat PSN PIK2 mengapresiasi ketegasan Pemerintah dalam mengusut dan membongkar pagar laut di wilayah pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.
Aktivis kawakan itu berharap adanya tindakan tegas yang dilakukan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait menjadi pembuka dalam membongkar kedok pelanggaran hukum yang terjadi selama ini di wilayah pantura Kabupaten Tangerang.
"Saya pikir ada harapan karena hampir semua orang dulu apa yang saya sampaikan adalah hoaks. Akan tetapi, saya paham betul bahwa ini ada masalah besar," kata Said Didu dilansir pada Jumat (24/1/2025).
Dalam pembongkaran yang dilaksanakan bersama-sama ratusan nelayan, personel TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu menjadi satu titik terang bahwa negara telah kembali hadir untuk membela masyarakat kecil, khususnya nelayan, yang tengah disulitkan oleh sekelompok orang tidak bertanggung jawab.
Ia juga menegaskan bahwa pernyataannya yang sempat disampaikan di beberapa media sosial hingga dilaporkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang ke polisi menjadi bukti dan harapan yang terang bagi masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia.
“Saya duga ini perampokan aset negara yang dilakukan bekerja sama secara hukum bahwa kejadian pagar laut ini memanfaatkan PP 18 Tahun 2021 yang ditandatangani Pak Jokowi,” tutur Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005—2010 itu.
Di sisi lain, Komisi IV DPR RI telah mendudukkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk rapat kerja bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2025). Rapat tersebut membahas polemik munculnya pagar laut di perairan Tangerang, Banten.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
