
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- — Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menilai keberhasilan sejumlah program prioritas Presiden Terpilih Prabowo Subianto memerlukan dukungan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun, hasil survei LSI menunjukkan bahwa tata kelola Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin (10/3/2025), Pendiri LSI Denny JA menyampaikan, Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Good Governance Index (GGI) Indonesia masih berada di level 53,17. Angka ini jauh tertinggal dari Singapura yang meraih skor 87,23, Jepang 84,11, dan Korea Selatan 79,44.
“Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi syarat utama bagi keberhasilan program besar Presiden Prabowo, mulai dari pembangunan Danantara, 70.000 Koperasi Merah Putih, hingga program makan bergizi gratis dan target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Denny.
Denny menjelaskan, GGI yang dikembangkan LSI merupakan instrumen pengukuran kualitas tata kelola pemerintahan secara komprehensif. Indeks ini merangkum enam dimensi utama, yakni efektivitas pemerintahan (25 persen), pemberantasan korupsi (20 persen), digitalisasi pemerintahan (15 persen), demokrasi (15 persen), pembangunan manusia (15 persen), dan keberlanjutan lingkungan (10 persen).
“GGI ini kami desain untuk menjawab tantangan era digital dan kecerdasan buatan (AI), sekaligus merespons isu populisme politik dan krisis iklim,” tutur Denny.
Lebih lanjut, GGI LSI menyatukan berbagai indeks global, seperti Government Effectiveness Index, Corruption Perceptions Index, Democracy Index, Human Development Index, Environmental Performance Index, hingga E-Government Development Index, dalam satu kerangka ukur terpadu.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: