3 hours ago
6
Ribuan guru madrasah swasta dari seluruh Indonesia demo bawa 4 tuntutan, ada soal PPPK. Foto Mesya/JPNN
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Para guru madrasah swasta yang telah lulus seleksi passing grade (P) Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) tahun 2023 yang tergabung dalam Forum Passing Grade Kemenag Swasta Status P 2023 meminta keadilan ke DPR RI.
Para perwakilan forum menyampaikan keberatan atas belum diangkatnya mereka menjadi PPPK meski telah dinyatakan lulus seleksi dan memiliki sertifikat resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Mereka menilai masih terjadi ketimpangan antara guru madrasah swasta di bawah Kementerian Agama dengan guru di bawah Kementerian Pendidikan, yang sudah lebih dulu diakomodasi pemerintah.
Komisi VIII DPR RI yang menerima aspirasi tersebut menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat menerima aspirasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Abdul Wachid menyampaikan apresiasi tinggi terhadap perjuangan dan kegigihan para guru madrasah dalam menyuarakan haknya. Ia menilai, semangat dan komitmen mereka mencerminkan dedikasi besar terhadap kemajuan pendidikan Islam di Indonesia.
“Saya apresiasi perjuangan teman-teman luar biasa. Mereka datang jauh-jauh, bahkan menginap di Istiqlal, demi memperjuangkan haknya. Ini bentuk ketulusan dan tanggung jawab sebagai pendidik, dan kami di Komisi VIII akan mengawal sampai tuntas,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Wachid mengungkapkan, berdasarkan hasil koordinasinya dengan sejumlah pihak terkait, permasalahan passing grade guru madrasah ternyata tidak hanya berada di Kementerian Agama, tetapi juga di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Ia menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI akan segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan langkah konkret.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
