1 month ago
21
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, turut menanggapi masuknya Jokowi sebagai salah satu nominator tokoh paling korup sedunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Menurut akademisi yang juga Dewan Pengurus Transparency Internasional Indonesia (TII) itu, semua pihak harus obyektif menanggapi nominator tokoh korup versi OCCRP.
Dia mengatakan, OCCRP merupakan jaringan besar dari orang-orang atau jurnalis yang melakukan investigasi, sehingga sangat lazim merilis hasil investigasi mereka.
“Pertama, saya mau katakan begini dulu, kita ini jangan buruk muka cermin dibelah begitu ya,” ucap Bivitri dalam dialog Kompas Petang di Kompas TV pada Rabu (1/1/2025).
“Kalau misalnya mau dilihat (OCCRP) mau menghancurkan tokoh segala macam, coba saja kita lihat apakah Bashar Al Asad itu mau kita anggap sebagai tokoh bangsanya sendiri, sementara dia sudah diusir keluar dan punya catatan kelam yang luar biasa,” bebernya.
Lebih lanjut, Bivitri mengatakan, dalam menanggapi laporan investigasi semacam itu, ada dua hal yang harus dilihat, yakni metodologi dan kredibilitas lembaga atau organisasi yang bersangkutan.
Dari sisi metodologi, sambung dia, kalau memang diakui salah, silakan dibongkar metodologinya. Tapi juga tidak tepat untuk meletakkan sebuah hasil jurnalisme investigatif dengan kerangka hukum pidana.
Sebab, kata Bivitri, semua pihak harus memahami bahwa kerja-kerja jurnalisme justru untuk melaporkan hal-hal yang tidak dapat diurai oleh sebuah sistem hukum yang korup. “Makanya jurnalis biasanya jadi pegangan untuk masyarakat sipil,” ungkapnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
