Penerimaan Negara Rontok hingga Defisit Rp31,2 Triliun, Ini Potensi Bahayanya bagi Pemerintahan Prabowo

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Untuk pertama kalinya sejak 2021, APBN rontok hingga defisit mencapai Rp31,2 triliun sejak awal tahun. Penurunan pendapatan negara sejak awal tahun akibat penerimaan negara, khususnya sektor pajak yang rendah dapat memicu ketidakpercayaan publik pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kegagalan digitalisasi sistem perpajakan Coretax disebut-sebut turut andil pada anjloknya penerimaan negara. Realisasi penerimaan negara hingga Februari 2025 hanya sebesar Rp187,8 triliun atau sekitar 8,6 persen dari target. Ini berarti penerimaan pajak anjlok hingga 30,19 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp269,02 triliun. 

Catatan Kementerian Keuangan, total realisasi pendapatan negara hingga Februari 2025 hanya sebesar Rp316,9 triliun atau terealisasi 10,5 persen dari target APBN 2025. Padahal, bila membandingkan penerimaan negara periode yang sama tahun sebelumnya mencapai Rp400,4 triliun atau sekitar 14,29 dari target APBN 2024.

Sementara realisasi belanja negara pada Februari 2025 sudah mencapai  Rp348,1 triliun atau terealisasi 9,6 persen dari target APBN 2025. Selain sudah mengalami defisit, realisasi belanja ini juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp374,32 triliun atau terealisasi 11,26 persen dari target APBN 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penurunan penerimaan negara antara lain disebabkan akibat koreksi harga komoditas dan beberapa kebijakan yang baru, sehingga terjadi peralihan (shifting) penerimaan negara. Beberapa kebijakan baru yang dimaksudnya adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak jadi berlaku umum pada 2025, turunnya harga komoditas, serta mekanisme baru tarif efektif rata-rata (TER) yang memengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21.