3 months ago
59
Politisi PKB Abdul Kadir karding melambaikan tangan saat tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/sgd/agr/aa.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Abdul Kadir Karding diharapkan menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan fokus melindungi calon PMI dan pekerja migran yang sudah berada di luar negeri. Harapan ini disampaikan oleh Dr. Siprianus Edi Hardum, pemerhati ketenagakerjaan Indonesia, yang menyoroti peran kementerian yang sering disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
"Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena selama ini, menteri yang membidangi PMI, khususnya dari Kementerian Ketenagakerjaan, kerap terkesan lebih seperti pedagang manusia berkedok pengiriman PMI ke luar negeri," ungkap Edi, Senin (13/1/2025).
Menurut Edi, permasalahan pengiriman PMI ilegal terus berlangsung, bahkan semakin marak. Hal ini disebabkan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk oknum dari perusahaan pengiriman PMI, pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), hingga oknum dari Polri. "Sampai saat ini, pengiriman PMI ilegal malah bertambah karena para pelakunya adalah orang dan perusahaan yang sama," tambah Edi.
Ia meminta Abdul Kadir Karding untuk bersikap tegas dan menjaga jarak dari perusahaan nakal yang terlibat dalam pengiriman PMI ilegal. "Beliau harus memastikan tidak terkooptasi oleh kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau terkooptasi, beliau akan menjadi Menteri Pedagang Manusia berkedok pengiriman PMI," tegasnya.
Edi juga menyoroti program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang sejak diluncurkan pada 2016 belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mencegah pengiriman PMI ilegal. "Sampai sekarang, program Desmigratif tidak kelihatan hasilnya, sementara pengiriman PMI ilegal tetap marak," ujar advokat dari Kantor Hukum "Edi Hardum and Partners" tersebut.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
