1 month ago
32
Profesor Henri Subiakto dan Prof Budi Santoso
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti terhadap Hasto Kristiyanto ramai belakangan ini. Di tengah riuh isu tersebut, Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto mengingatkan bahaya kedaulatan digital.
Henri mengatakan, abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo pada Tom Lembong dan Hasto Kristanto adalah sisi baik kebijakan Prabowo yg harus kita apresiasi. Karena dua orang tersebut sangat kuat terkesan jadi korban politisasi hukum dan kriminalisasi tokoh politik yang berseberangan dengan politik Jokowi.
“Abolisi dan Amnesti telah mengoreksi proses hukum kasus Tom Lembong dan Hasto yang telah melenceng dari keadilan dan kepastian hukum karena telah digunakan sebagai ‘Tool of Political Engineering’ yang dimainkan aparat hukum atas pengaruh kekuasaan politik,” kata Henry dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (2/8/2025).
Meski begitu, ia mengatakan kebijakan Prabowo itu dalam konteks politik perlu dilakukan secara konsisten dan tidak pandang bulu. Tidak hanya berhenti pada kasus Hasto dan Tom Lembong.
“Masih banyak proses hukum yang aneh dan jauh dari keadilan dan kepastian hukum sedang berlangsung dan terjadi, bahkan mungkin akan muncul lagi mengingat para penegak hukum kita, banyak yang lemah dari sisi integritas sehingga tunduk pada pemegang kuasa politik,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan kesalahan fatal yang dilakukan Prabowo saat negosiasi dengan Trump. Menurutnya, melegalkan data pribadi warga negara ditransfer ke negara lain tanpa aturan yang rinci dan jelas amat berbahaya untuk masa depan Indonesia.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
