Ungkap Kebijakan yang Nyaris Mengusir 2.000 Penduduk Asli Pulau Komodo, Dandhy Laksono: Habis Jokowi Terbitlah Terang

FAJAR.CO.ID, LABUAN BAJO -- Sutradara film "Dirty Vote", Dandhy Laksono, kembali mengungkap kebijakan Jokowi yang disebutnya menyusahkan rakyat saat masih menjabat Presiden RI.

Diliat dari utas pada akun pribadinya di X, @Dandhy_Laksono, pria yang banyak membuat film dokumenter yang menyorot fenomena sosial, lingkungan, dan kebijakan politik ini membahas tentang Pulau Komodo.

Melalui tulisan yang diberi judul HABIS JOKOWI, TERBITLAH TERANG, Dandhy memaparkan bahwa dua tahun setelah film "Dragon for Sale" (Ekspedisi Indonesia Baru) dia ikut open trip Labuan Bajo - Pulau Komodo.

"Warga Pulau Komodo kini bisa bernafas lega karena berhasil menggagalkan wisata super premium ala Jokowi di kampungnya," tulis Dandhy.

Pertama, kata Dandhy, mereka berhasil menggagalkan penggusuran 2.000 penduduk Pulau Komodo yang diincar jadi kawasan wisata premium.

Kedua, kini banyak kapal phinisi singgah di kampung untuk melihat komodo, dan tidak di Pulau Rinca yang dibangun ala "Jurassic Park" oleh Jokowi dkk.

Peluang untuk ketemu komodo di perkampungan warga (Pulau) Komodo, jauh lebih besar dari Pulau Rinca. "Bahkan lebih baik dari Loh Liang yang dikelola pemerintah (Taman Nasional Komodo)," lanjut Dandhy.

Ide Jokowi memang mau mengusir orang kampung, agar tiket ke Pulau Komodo bisa dijual mahal. "Kalau tidak punya uang tidak usah ke sana," kata Jokowi saat itu.

Turis kere, sambung Dandhy Laksono, diarahkan ke Pulau Rinca. Sementara Pulau Komodo untuk turis-turis kaya. Beberapa investor diberi konsesi. Penduduk lokal mau digusur.
"Rencana Jokowi bubar. Kini kami hanya bayar 20 ribu di sini," seru Dandhy.