Di Hadapan Kepala BGN, Legislator Senayan Bilang SPPG Polri Serobot Jatah SPPG Masyarakat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muhammad Yahya Zaini, menyoroti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh Polri.

Yahya yang juga anggota Komisi IX itu menyebut, SPPG dari Polri menimbulkan berbagai masalah dalam pelaksanaan di lapangan.

Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

Blak-blakan Yahya membeberkan, pihak kepolisian bergerilya ke sekolah-sekolah untuk mencari penerima MBG. Mirisnya, SPPG yang dikelola Polri itu menyerobot jatah distribusi SPPG milik masyarakat. Dia bahkan memberikan contoh kasus yang terjadi di wilayah Jawa Tengah (Jateng).

"Ini kehadiran SPPG dari Polri di lapangan menimbulkan masalah Pak Kepala. Sebab, untuk mendapatkan penerima manfaat, banyak kepolisian gerilya ke sekolah-sekolah, jadi ini benturan dengan SPPG yang sudah dikelola oleh masyarakat. Jadi, SPPG yang sudah kerja sama dengan sekolah, ini disuruh pindah oleh polisi. Ini banyak kasus-kasus ini Pak. Ini yang melaporkan ke saya itu di Grobogan dan Brebes," ungkapnya.

Karena upaya tersebut, lanjut yahya, SPPG milik masyarakat cenderung takut dengan yang dilakukan pihak kepolisian. Olehnya itu, Yahya mengingatkan agar kasus ini ditangani dengan serius, supaya distribusi MBG berjalan dengan baik dan tidak tumpang tindih.

"Jangan sampai yang sudah kerja sama dengan SPPG tertentu, karena diminta dipaksa oleh polres, pindah. Sehingga mengurangi jatah dari SPPG yang sudah berjalan. Jadi kalau ini dimonitor dengan baik, nanti tidak akan terjadi tumpang tindih, jadi kalau polisi yang datang, masyarakat takut Pak. Apalagi kalau ditakut-takuti pakai seragam. Menurut saya ini sangat merisaukan di lapangan, karena ada dua daerah melaporkan ke saya," tandasnya. (bs-sam/fajar)