4 days ago
16
Yudi Purnomo Harahap
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menyoroti tantangan penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia.
Ia menyebut bahwa posisi jabatan pelaku korupsi turut mempengaruhi tingkat kesulitan dalam proses pengungkapannya.
“Makin tinggi jabatan pelaku korupsi, makin sulit untuk diungkap,” ujar Yudi di X @yudiharahap46 (29/6/2025).
Dikatakan Yudi, hambatan bukan hanya terletak pada aspek teknis seperti minimnya alat bukti, tetapi juga soal keberanian aparat penegak hukum dalam menindak mereka yang memiliki kuasa dan pengaruh besar.
“Bukan hanya sekadar kuatnya alat bukti, tetapi juga keberanian penegak hukum,” tegas Yudi.
Pernyataan Yudi muncul di tengah sorotan publik terhadap sejumlah dugaan kasus korupsi besar yang menyeret nama-nama dari instansi strategis.
Salah satunya dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) yang terjadi pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim.
Kasus ini ramai diperbincangkan menyusul laporan penggunaan anggaran yang tidak transparan, termasuk dugaan penyalahgunaan dana proyek digitalisasi dan infrastruktur pendidikan.
Tak hanya itu, isu lain yang juga menarik perhatian adalah dugaan korupsi terkait kuota haji 2024.
Beberapa pihak menilai adanya ketidakwajaran dalam alokasi dan pengelolaan kuota yang berdampak pada pelayanan jemaah, terutama lansia dan jemaah reguler.
Yudi menegaskan bahwa penanganan kasus-kasus besar seperti ini membutuhkan integritas serta keteguhan sikap dari lembaga penegak hukum, baik itu KPK, Kejaksaan Agung, maupun Polri.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
