Ridho Al-Hamdi Ingatkan Pemerintah: Pembentukan Batalion Teritorial Rawan Hidupkan Dwifungsi TNI

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi, memberikan peringatan keras terhadap rencana TNI AD yang akan merekrut 24 ribu tamtama untuk membentuk Batalion Teritorial Pembangunan.

Dikatakan Ridho, inisiatif tersebut memiliki potensi besar untuk membatasi ruang gerak sipil dan bisa membuka pintu kembali bagi praktik dwifungsi militer.

Ridho menilai, kehadiran pasukan TNI di tingkat kampung harus dikaji secara cermat dan multidimensi sebelum direalisasikan.

“Tentu ini (pemerintah) perlu membuat kajian lebih lanjut, dampak dari adanya rencana pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan di titik-titik kampung di berbagai macam posisi,” ujar Ridho kepada fajar.co.id, Jumat (20/6/2025).

Kekhawatiran utamanya terletak pada potensi tumpang tindih peran antara militer dan sipil, terutama jika keberadaan tamtama TNI justru mengambil alih fungsi-fungsi masyarakat sipil di wilayah tersebut.

"Jangan sampai lahirnya batalion ini membuat kemudian peran TNI atau militer menguat di daerah-daerah, sehingga mengambil peran-peran sipil,” tambahnya.

Ia memperingatkan bahwa situasi seperti itu dapat memunculkan kontrol militer terhadap ruang sipil yang selama ini menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi.

Lebih lanjut, Ridho menyuarakan kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang jika pasukan tersebut justru menjadi pelindung bagi aktivitas ilegal yang seharusnya ditindak.

"Jangan sampai misal, tamtama TNI ini menjadi semacam beking (melindungi) atas praktik-praktik yang seharusnya itu dinyatakan ilegal,” tandasnya.