Anggaran BPJS Dihentikan, Gubernur Sudirman Beri Penjelasan Ini

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman bicara terkait penghentian sementara pembayaran BPJS.

Terkait hal ini, Andi Sudirman menyebut menegaskan perlu adanya reformasi ulang penganggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Khususnya untuk BPJS, ia menyebut memperjelas dan memberikan keadilan yang berimbang dalam pelaksanaannya.

“Kedepan kami akan melaksanakan program rumah sakit hanya satu yang dibiayai oleh Pemprov, kecuali RS Regional, karena akan kita bangun beberapa titik, nanti Pemprov yang di Kota Makassar cuma satu yang dibiayai,” kata Andi Sudirman.

“Kenapa? Supaya distribusi nakesnya nanti tidak pusing, tenaga dokter spesialis. Ketika dicari rumah sakitnya selalu muncul, persoalan sekarang kita, saya hentikan BPJS sampai terjadinya MoU yang baru,” sebutnya.

Lanjut, ia menyebut perlu adanya pemaparan terkait BPJS ini. Dimana, diketahui bahwa 85 persen pasien masuk ke RS Kabupaten.

Dan untuk Provinsi hanya mendapat sekitar empat persen rujukan.

“Kita tidak mau membunuh RS swasta, tidak, tapi perlu ada keadilan yang berimbang. Empat persen ini jauh sekali,” jelasnya.

Andi Sudirman menyebut saat ini pihaknya telah melakukan subsidi dua kali, yaitu subsidi premi sekitar Rp300 miliar dan subsidi Rp300 miliar di rumah sakit.

“Jadi ini yang mau kami perbaiki kedepan. Kita akan melakukan intensifikasi pendapatan. Kita sudah melihat ada sekitar Rp1,7 triliun peningkatan pendapatan,” sebutnya.

“Kita menganggarkan, untuk totalitas pengejaran pendapatan dalam rangka peningkatan pendapatan 3 tahun terakhir, targetnya Rp1,3 triliun dalam waktu 2 tahun. Kita intensifikasi tahun ini sekitar Rp600 miliar, kita sudah anggarkan Rp21 miliar,” pungkasnya.