Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, merespons pernyataan mantan Presiden Jokowi yang menyebut proyek Kereta Cepat sebagai investasi sosial, bukan proyek yang berorientasi keuntungan.
Dikatakan Anthony, pernyataan itu menunjukkan kepanikan Jokowi setelah berbagai persoalan dalam proyek tersebut mencuat ke publik.
Ia menyebut Jokowi tengah mencoba “cuci tangan” dari skandal keuangan yang ditaksir merugikan negara dalam jumlah fantastis.
"Jokowi panik, mencoba cuci tangan dari skandal Kereta Cepat Jakarta Bandung yang merugikan keuangan negara secara pasti dan nyata, dalam jumlah raksasa, mencapai paling sedikit Rp73,5 triliun,” ujar Anthony kepada fajar.co.id (27/10/2025).
Ia menilai, dalih Jokowi bahwa proyek tersebut bukan untuk mencari laba melainkan investasi sosial, merupakan upaya menghindari tanggung jawab.
"Dalih ini jelas untuk menghindar dari tanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang super besar,” sebutnya.
Bahkan, kata Anthony, alasan tersebut justru membuka tabir karakter asli mantan kepala negara itu.
"Alasan yang diberikan Jokowi ini semakin memperlihatkan karakter aslinya, pembohong, seperti yang sudah berkali-kali dilakukannya," Anthony menuturkan.
"Misalnya kasus Esemka, atau IKN yang katanya sudah banyak investor antre, dan ternyata semuanya bohong besar,” tambahnya.
Lebih jauh, ekonom politik itu menilai alasan Jokowi tidak logis.
Bila proyek kereta cepat memang murni investasi sosial, kata dia, maka tidak seharusnya ditangani oleh BUMN berbentuk perseroan (PT) yang secara hukum memang berorientasi laba.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:


















































