7 hours ago
8
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU swasta. (Dok. Freepik)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, kembali blak-blakan mengenai kebijakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) mengandung etanol yang terkesan dipaksakan pemerintah.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk policy bullying terhadap masyarakat dan pihak swasta.
Dikatakan Herwin, kebijakan yang diklaim sebagai bagian dari transisi energi itu justru menekan rakyat dan pengelola SPBU.
"Dengan berkedok transisi energi, Bahlil sedang mempraktikkan policy bullying kepada SPBU swasta dan rakyat,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Kamis (30/10/2025).
Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Alasannya, kata Herwin, banyak kendaraan yang belum dirancang untuk menggunakan bahan bakar dengan campuran etanol.
Bahkan, menurutnya, sejumlah pabrikan kendaraan secara tegas melarang penggunaannya.
“Rakyat dan SPBU dipaksa dan wajib mengonsumsi BBM yang mengandung etanol, sementara pabrikan kendaraan melarang penggunaan BBM dengan etanol,” timpalnya.
Herwin juga menyinggung potensi dampak hukum dari kebijakan tersebut, menyebut sudah saatnya publik mempertimbangkan langkah hukum bersama atau class action terhadap kebijakan yang dinilainya arogan itu.
"Sudah saatnya dipertimbangkan class action terhadap arogansi kebijakan seperti ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean menyebut, kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang mewajibkan pencampuran bahan bakar minyak (BBM) dengan etanol tidak perlu dikhawatirkan.
Menurutnya, kebijakan itu merupakan hal yang lazim dan sudah lama diterapkan di banyak negara.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
