1 month ago
52
Kristia Budhyarto alias Dede Budhyarto --twitter / @kangdede78
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budhyarto alias Dede, turut menyoroti kasus dugaan mega korupsi di Pertamina yang terjadi sepanjang 2018-2023.
Ia menegaskan bahwa kebijakan minyak dan gas (migas) di Indonesia berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Khususnya melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).
"Ditjen Migas bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di sektor hulu dan hilir migas. Termasuk eksplorasi, produksi, distribusi, serta regulasi harga dan pasokan," ujar Dede di X @kangdede78 (4/3/2025).
Dede kemudian menyoroti posisi Menteri ESDM dalam rentang waktu terjadinya skandal korupsi di Pertamina.
Dede bilang, sejak 23 Oktober 2019 hingga 19 Agustus 2024, posisi Menteri ESDM dipegang oleh Arifin Tasrif, menggantikan Ignatius Jonan yang menjabat sejak 2016 hingga Oktober 2019.
"Kalau ndak salah ini representasi parte moncong bodas," sindirnya, merujuk pada salah satu partai politik besar di Indonesia.
Dede pun mengajak publik untuk mencermati keterkaitan peran Kementerian ESDM dalam skandal yang merugikan negara ini.
"Silahken dicerna baik-baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan dukungannya terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memanggil Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Pemanggilan ini terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
