Kejagung Cegah Bos Sritex ke Luar Negeri

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Iwan Kurniawan Lukminto, dicegah bepergian ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada Sritex dan anak usahanya.

Pencegahan dilakukan sejak 19 Mei 2025 dan berlaku selama enam bulan ke depan, sebagaimana disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Jakarta, Sabtu (7/6).

"Pencegahan ini penting karena penyidik Jampidsus ingin mendalami pengetahuan Iwan soal mekanisme pengajuan kredit Sritex ke bank," kata Harli.

Akan Diperiksa Lagi Pekan Depan

Iwan Kurniawan, yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur Utama Sritex (2014–2023), saat ini juga memimpin sejumlah anak usaha Sritex, seperti PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industri, dan PT Primayudha Mandiri Jaya.

Penyidik menilai keterangannya penting dalam rangka mengungkap peran para pihak terkait kasus ini, termasuk mekanisme pemberian kredit dari bank-bank pemerintah dan daerah ke Sritex.

"Kami akan lakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Iwan pada pekan depan," tambah Harli.

Tiga Tersangka Sudah Ditetapkan

Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit ke PT Sritex:

1. Dicky Syahbandinata (DS) – Mantan Pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank BJB tahun 2020.
   
2. Zainuddin Mappa (ZM) – Mantan Direktur Utama PT Bank DKI tahun 2020.
   
3. Iwan Setiawan Lukminto (ISL) – Direktur Utama PT Sritex periode 2005–2022.
   

Selain Iwan Kurniawan, Kejagung juga memeriksa sejumlah saksi lain dari kalangan perbankan, pengacara, dan direksi perusahaan mitra Sritex, termasuk:

• HP (Kepala Sub Divisi Commercial Banking BPD Jateng)
  
• DP (Pengurus CV Prima Karya)
  
• AZ (Mantan tim legal Hadiputranto Hadinoto & Partners)
  
• LW (Direktur PT Adikencana Mahkota Buana)
  
• APS (Direktur PT Yogyakarta Textile)
  
• AH (Direktur PT Perusahaan Dagang)
  

Penyidik tengah mendalami sejauh mana keterlibatan para pihak dalam proses pemberian kredit yang diduga bermasalah ini. (*/ant)