
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak pada tingkat hunian hotel. Dampaknya, pendapatan hotel anjlok.
Itu dikeluhkan Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel). Tingkat hunian atau okupansi yang turun, terjadi pada seluruh hotel.
“Udah sangat dan sangat berdampak. Gak enak aja saya mau nangis ini untuk menceritakan apa adanya gitu loh,” kata Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga saat ditemui di Balai Kota Makassar, Senin (10/3/2025).
Anggiat memberi ilustrasi. Saat ini lobi hotel ternama di Makassar, Claro Hotel sudah sepi.
“Teman-teman wartawan lihat lobinya Claro. Sangat berdampak sekali karena terlanjur established pasar pemerintah untuk Makassar itu memberi kontribusi antara 40-50 persen,” jelasnya.
Ketika dilakukan efisiensi, pasar tersebut hilang. Sehingga sulit mencari gantinya.
"Karena 40-50 persen kan besar sekali. Tidak bisa dengan sim salabim langsung ada subtitusi pengganti. Tidak mungkin,” terangnya.
Imbasnya, okupansi hotel yang anjlok, kata Anggiat membuat sejumlah hotel melakukan pemutusan hubungan kerja. Hampir seluruh hotel di Sulsel melakukannya.
“Hampir semua hotel. Hampir semua. Sebut aja hotel apa. Sebut hotelnya. Hampir semua,” imbuhnya.
Anggiat membahasakan pemutusan hubungan kerja itu sebagai dirumahkan. Ketika pendapatan stabil, maka akan kembali dipanggil.
“Kita minta komitmen kepada semua karyawan. Kalau nanti kondisi udah mulai stabil, orang yang pertama atau tiba-tiba ada event. Misal kita butuh, kita panggil,” ucapnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: