RDP Komisi II Tak Bahas Nasib Honorer R2 dan R3, Jubir Aliansi R2 dan R3 Indonesia Sampai Putar Video Berkali-kali

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kalangan honorer dari kategori R2 dan R3 kembali mulai risau dengan nasibnya ke depan. Pasalnya, mereka luput dalam pembahasan dengan pemerintah.

Diketahui, pada akhir Juni lalu, Komisi II DPR RI melakukan rapat kerja (raker) dan rapat dengan pendapat (RDP) bersama dengan Menpan RB, Dirjen Otda Kemendagri, Kepala BKN, Kanreg BKN se-Indonesia, serta seluruh kepala daerah.

Namun dalam raker dan RDP tersebut, masalah honorer R2 dan R3 tidak banyak disinggung. termasuk bagaimana peluang mereka bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Pemerintah dan DPR hanya fokus pada tiga agenda utama, yaitu persiapan pengangkatan CPNS dan PPPK; membahas kebijakan BKN tentang mutasi dan promosi di lingkungan pemda; dan kebijakan terkait Flexible Working Arrangements” (FWA).

"Saya sudah menyimak raker dan RDP-nya, memutar YouTube berkali-kali, tetapi hasilnya sama. Tidak ada pembasan spesifik mengenai nasib sisa honorer database Badan Kepegawaian Negara (BKN) khususnya R2 dan R3," kata Jubir Aliansi R2 dan R3 Indonesia, Bahri Permana dilansir JPNN, Kamis (3/7).

Dia menambahkan, raker dan RDP yang digelar Komisi 2 DPR RI tersebut belum membahas secara maksimal mengenai kejelasan nasib honorer database BKN yang tidak lulus seleksi CASN 2024 dan berpotensi menjadi PPPK paruh waktu.

Dari awal hingga selesai rapat, pembahasannya tidak proporsional. Waktunya banyak terpakai untuk membahas masalah Pertek mutasi dan promosi di lingkungan pemda. Adapun persiapan pengangkatan PPPK yang dibahas di DPR, yaitu PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu.