1 month ago
27
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Apresiasi Budaya Jawa Barat " Abdi Nagri Nganjang ka Warga" di Lapangan Pandapa Paramarta, Kuningan, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). (Tim Media KDM)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim sisa nakal ke barak militer menuai sorotan. Pro kontra tak terhindarkan.
Program itu dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dedi Mulyadi bahkan dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena hal itu.
Itu dilakukan seorang orang tua sisa, Adhel Setiawan. Ia melaporkan Dedi Mulyadi karena menilai program itu melanggar HAM dan tak paham filosofi pendidikan.
“Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," kata Adhel pekan lalu kepada jurnalis.
Pria yang juga advokat dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office itu memaparkan tiga alasan dirinya menolak kebijakan Dedi Mulyadi. pertama, ia menilai militer bertentangan dengan esensi pendidikan.
Kedua, ia mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer itu. Terakhir, ia menduga Dedi Mulyadi menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala daerah karena tak ada aturan yang membolehkan militer mendidik langsung siswa.
Di sisi lain, baru-baru ini sebuah video viral di media sosial. Menunjukkan siswa di Jawa Barat menghampiri ibunya yang berkunjung di barak militer.
Terlihat siswa itu mengenakan rompi warna hijau, berlari memeluk ibunya. Ia bahkan sempat bersujud dan memegang kaki ibunya.
Video itu dibumbui narasi bahwa program memasukkan siswa ke barak militer berhasil. Bahkan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diminta melihat video itu.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
