
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Muncul anggapan di media sosial bahwa menjadi dosen dan guru tidak dihargai karena gajinya kecil.
Hal itu memantik reaksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia menilai, anggapan ini menjadi tantangan tersendiri bagi keuangan negara.
"Di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara," urai Sri Mulyani dalam tayangan Youtube pada Rabu (7/8/2025).
Muncul pula pertanyaan, apakah seluruh kesejahteraan dosen dan guru di tanah air harus berasal dari keuangan negara, atau justru bisa turut melibatkan partisipasi masyarakat.
Hanya saja, Sri Mulyani tidak membeberkan secara detail partisipasi masyarakat seperti apa yang dimaksudnya.
Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dia menyampaikan bahwa pihaknya selalu menyisihkan 20 persen dari belanja negara khusus untuk pendidikan.
Di mana pada tahun 2025 ini, Pemerintah telah mengalokasikan Rp750 triliun. Anggaran ini dipakai untuk memperkuat ekosistem dari seluruh pendidikan. Mulai dari madrasah, pendidikan sekolah negeri, swasta.
Sementara, ketika berbicara tentang guru, dana APBN khusus pendidikan ini juga digunakan untuk memperkuat guru-guru mulai dari honorer sampai dengan profesor.
"Atau orang-orang pintar yang ada di ruangan seperti ini, peneliti dan perguruan tinggi yang juga begitu sangat diverse," ujar Sri Mulyani.
Ada pun, alokasi anggaran pendidikan tahun 2025 diperuntukkan bagi Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa. Lalu, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta siswa, Bantuan Operasional PTN (BOPTN) bagi 197 lembaga.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: