15 hours ago
7
IST
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah dijanjikan akan menghemat anggaran hingga Rp306,69 triliun. Namun faktanya, defisit anggaran justru membengkak menjadi Rp662 triliun, lebih tinggi dari target semula Rp616,2 triliun.
Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI, saat Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel Frederic dari Fraksi PDI Perjuangan melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dolfie mempertanyakan kebijakan pemerintah yang awalnya mengusung efisiensi anggaran, namun justru berujung pada meningkatnya defisit APBN 2025.
Dia juga menyoroti rencana penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2024 sebesar Rp85,6 triliun serta pembukaan blokir anggaran efisiensi senilai Rp134,9 triliun yang dilakukan tanpa persetujuan DPR.
DPR menilai, pemerintah telah mengambil keputusan sepihak tanpa dasar hukum yang jelas, karena dalam Inpres tidak dicantumkan mekanisme atau syarat untuk membuka blokir anggaran.
Terkait hal itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kondisi penerimaan negara menurun tajam akibat batalnya kenaikan PPN, tidak adanya dividen BUMN, serta turunnya harga komoditas seperti batu bara. Situasi ini menyebabkan potensi penerimaan negara menyusut hingga Rp150 triliun. Di sisi lain, pemerintah tetap harus mengalokasikan dana untuk membiayai program-program prioritas Presiden Prabowo.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pembukaan blokir anggaran dilakukan berdasarkan arahan langsung Presiden melalui rapat terbatas (ratas).
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
