
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Legislator Partai DPR RI Keadilan Sejahtera (PKS), Ismail Bachtiar memperingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya. Terkait utang ratusan miliar rupiah yang menunggak.
Itu diungkapkan dalam rapat komisi VI bersama direksi BUMN Karya. Pada Rabu, 5 Maret 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta.
Ismail mempersoalkan pernyataan Direktur Utama PT Waskita, yang meminta DPR mengingatkan utang BUMN Karya. Setelah sebelumnya utang Rp2 triliun telah terbayarkan Rp1 triliun lebih.
“Tadi bapak sampaikan kepada kami, kalau ada data yang belum terbayarkan silahkan disampaikan,” kata Ismail.
Pernyataan itu dinilainya keliru. Karena DPR bukan tukang tagih utang.
“DPR ini bukan tukang tagih utang, Pak. Kurang tepat statemen itu Pak,” tegasnya.
Ketimbang menunggu ditagih, Ismail mengatakan mestinya utang itu dibayarkan tanpa ditagih lebih dulu. Apalagi melihat kondisi saat ini.
“Harusnya Pak, kondisi sosial yang terjadi, di mana kontraktor-kontraktor yang menyampaikan keluhannya. Ada yang anaknya harus sekolah, ada yang rumahnya harus disita, itu menjadi bukti tanggung jawab ini harus bapak tuntaskan dengan baik,” jelasnya.
Selama ini, ia mengatakan BUMN Karya beralasan utang tak dibayar karena persoalan data. Alasan itu terus diulang selama sekian tahun.
“Dan menurut saya dengan alasan harus ada data yang harus diperbaiki, masa ia sampai dua tahun data tidak selesai,” imbuhnya.
Di sisi lain, ada perusahaan tertentu yang pembayarannya dibayar lancar.
“Saya mengindikasi bahwa, mohon maaf saya sampaikan. Banyak proyek manajer bapak di bawah. Yang terindikasi terafiliasi dengan perusahaan kontraktor, yang mereka ini utangnya dibayar lancar. Gaya hidup mereka di bawah ini parlente,” ucapnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: