2 months ago
10
RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG – Dalam rangka memperkuat komitmen lintas sektor untuk memperluas replikasi mandiri dari Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) tahun 2024, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI kembali menggelar pertemuan bersama pemangku kepentingan di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Kegiatan berlangsung selama dua hari 11-12 September 2024 di Swissbell Hotel Pangkalpinang itu, dibuka oleh Kepala DKPUS Provinsi Babel, Rakhmadi, Rabu (11/9/2024), dan menghadirkan 32 orang pemangku kepentingan, terdirinya dari Kepala DKPUS Provinsi Babel, Kepala Bappeda Babel, Kepala Dinas Sosial PMD Babel, Kepala Diskominfo Babel.
Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan Babel, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Babel, Kepala Kantor Bahasa Babel, Rektor Unmuh, Kacab Bank Sumsel Babel Pangkalpinang, Kepala Perwakilan BI Babel, Fasda, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota se-Babel, Pengelola Perpustakaan Kelurahan, Pengelola Perpustakaan Desa, dan instansi terkait lainnya.
Kepala DKPUS Babel Rakhmadi saat membuka acara.(foto: istimewa).Selain itu, juga hadir, Kepala Perpusnas RI diwakili Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Adriati.
Kepala DKPUS Babel, Rakhmadi dalam sambutan pembukaan mengatakan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menjadi mitra program TPBIS sejak tahun 2019, dengan mitra Perpusnas sebanyak 7 kabupaten/kota, 61 desa, dan 3 kelurahan.
Selanjutnya, DPKUS Babel melakukan replikasi mandiri perluasan program menggunakan dana APBD sebanyak 107 desa dan 3 kelurahan.
“Sepanjang perjalanannya, telah banyak prestasi yang berhasil diraih mitra program TPBIS, diantaranya tim sinergi terbaik tahun 2020, 2021, 2022, Perpustakaan Kabupaten Terbaik, tahun 2021, 2022, serta 15 perpustakaan desa/kelurahan terbaik sepanjang tahun 2021, 2022, 2023,” paparnya.
Hal itu, menurutnya, berkat dukungan stakeholder pemangku kepentingan di Provinsi Babel. “Karena itu melalui pertemuan ini kami harapkan memperkuat komitmen untuk bersinergi dan kolaborasi terkait keberlanjutan program ke depannya,” ujar Rakhmadi.
Mari, ajak Rakhmadi, bangun jaringan, fasilitasi komunikasi yang baik dan mengatasi hambatan potensial, untuk membentuk kemitraan yang kuat guna mendorong keberhasilan program.
Sementara Kepala Perpusnas RI diwakil Pustakawan Ahli Utama, Adriati menjelaskan, menurut hasil kajian tahun 2023, nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nasional dan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia masih berada dalam kategori "sedang", namun hal ini menunjukkan adanya potensi untuk peningkatan literasi dan minat baca di masyarakat.
Kepala Perpusnas RI diwakil Pustakawan Ahli Utama, Adriati menyampaikan sambutan. (foto: istimewa).Penguatan literasi juga menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 43 tahun 2007, perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mendapatkan layanan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan.
“Perpustakaan hingga di tingkat desa kita upayakan agar mampu berperan untuk memberdayakan masyarakat sehingga memberi manfaat yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan taraf hidup mereka,” katanya.
Perpusnas RI dengan dukungan dari Bappenas, pada tahun 2018, telah memulai Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan tujuan: 1) Meningkatkan Kualitas Layanan Perpustakaan; 2) Meningkatkan Penggunaan Layanan oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan; 3) Membangun Komitmen & Dukungan Pemangku Kepentingan untuk Transformasi Perpustakaan yang Berkelanjutan, dengan harapan dapat terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Sejak tahun 2020 lalu, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial telah menjadi program prioritas nasional dan dimasukkan dalam RPJMN 2020 – 2024.
Kegiatan Pertemuan Pemangku Kepentingan tingkat Provinsi ini, dikatakannya, adalah kegiatan mempertemukan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun literasi masyarakat.
Kolaborasi dan sinergi yang bisa dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan mendorong tugas pokok dan fungsi ataupun tujuan dari setiap pemangku kepentingan. Kolaborasi yang bisa diberikan dapat berupa kerjasama program, sumber daya manusia, barang dan material.
Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan pelaksanaan Program TPBIS setelah diselenggarakannya seleksi penerima manfaat program dan kemudian Bimtek SPP TIK dan Pertemuan Pembelajaran Sebaya tingkat regional bagi pengelola perpustakaan.
Pada tahun 2024 ini Pertemuan Pemangku Kepentingan tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal 11 September - 3 Oktober 2024 di 33 provinsi secara onsite (tatap muka), dibagi dalam 4 gelombang dimana setiap gelombang dilaksanakan di 8 – 9 provinsi.
Adapun tujuan dari pelaksanaan Pertemuan Pemangku Kepentingan tingkat Provinsi Tahun 2024 adalah: 1) Penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam rangka peningkatan budaya literasi masyarakat; 2) Penguatan komitmen lintas sektor untuk perluasan replikasi mandiri program TPBIS; dan 3). Diseminasi Upaya Peningkatan Budaya Literasi melalui Perpustakaan Desa Taman Bacaan Masyarakat.
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program di level provinsi, kabupaten/kota & desa.
Ekosistem pendukung yang diharapkan dapat memastikan tersedianya landasan kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program di daerah, terbentuknya 9 kerja sama dan jejaring antara perpustakaan daerah dengan pemangku kepentingan; dan terjadinya perluasaan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan.
“Saya sangat berharap pertemuan ini akan menjadi titik balik yang signifikan dalam perjalanan TPBIS. Mari kita berkolaborasi dengan baik dan bekerja sama untuk mencapai Literasi Untuk Kesejahteraan,” ajaknya.(rel/pusnas/3).
