1 month ago
5
RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG - Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Budi Utama memaparkan tonggak sejarah peringatan hari jadi Kota Pangkalpinang.
Hal itu disampaikannya pada Rapat Paripurna Istimewa kesatu Masa Persidangan I tahun 2024 DPRD Kota Pangkalpinang, dalam rangka peringatan hari jadi ke-267 Pangkalpinang, Ibu Kota Provinsi Babel, Selasa (17/9/2024).
Diungkapkan Budi, tonggak Sejarah Peringatan Hari Jadi Pangkalpinang didasarkan pada kajian historis dibentuknya 13 Pangkal di Pulau Bangka sebagai tempat kedudukan Demang pada Tanggal 17 September 1757 atau bertepatan dengan Tanggal 3 Muharam 1171 H.
Jika dikaji melalui perkembangan masyarakat dan peradabannya ketika Pangkalpinang didirikan, dan berdasarkan pada fungsi Pangkal sejak awal dibentuk, telah terjadi pembagian kerja pada masyarakat dengan diferensiasi fungsi, hak dan tanggung jawab yang berbeda dan melahirkan kelompok-kelompok sosial dengan berbagai aktivitas sosial berupa interrelation dan social interaction antar warganya.
Karakteristik interrelation dan social interaction kemudian terwujud ke dalam bentuk teraga dan non teraga kebudayaan yang membentuk Pangkalpinang.
“Secara leksikografis, Pangkalpinang yang didirikan pada 17 September Tahun 1757 sudah menunjukkan ciri pengertian kota sebagai pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, pusat kebudayaan dan pusat peradaban, apalagi 1dalam peta-peta lama bangsa asing kulit putih disebutkan Stockade of Pangkalpinang yang berarti Kota Pangkalpinang,” katanya.
Perkembangan suatu wilayah geografis, lanjutnya, dapat dipelajari dari sejarah perkembangan struktur tata ruang dan konsentrasi tempat tinggal masyarakatnya.
Selanjutnya, entitas penduduk yang menempati wilayah Pangkalpinang pada Tahun 1757 terletak pada pangkal atau pengkal tempat pengumpul Timah dengan parit-parit atau tambang timahnya.
Terus Berkembang
Pangkalpinang, ditambahkan Budi, lambat laun terus berkembang dengan pesat seiring dengan perjalanan sejarah dan aktifitas kehidupan masyarakatnya menjadi kampung, dan kemudian menjadi kampung besar. Pada masa kekuasaan Inggris Tahun 1812-1816 Pangkalpinang menjadi satu pusat distrik pemerintahan (bestuur) dan penambangan Timah (tin minjn) yang produktif.
Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda sejak Tahun 1817, Pangkalpinang menjadi satu distrik dari Sepuluh distrik penghasil Timah yang produktif di Pulau Bangka. Pada pertengahan Abad 19 atau Tahun 1848, penduduk yang tinggal di distrik Pangkalpinang berjumlah 6.694 jiwa atau meliputi sebesar 16,23 persen dari total penduduk Pulau Bangka (41.246 jiwa).
Penduduk distrik Pangkalpinang pada awalnya sudah menunjukkan keberagaman dan terdiri dari beberapa etnik yaitu Bankanesen meliputi bumiputera Bangka orang Darat dan orang Laut, Melajen atau orang Melayu, dan Chinesen atauorang China serta berbagai etnik lainnya dari nusantara.
Penduduk distrik Pangkalpinang tersebut tinggal di beberapa underdistrik, yaitu Bukit, Pangkalpinang, Mendobarat, Mendotimur, dan Gerunggang.
Keberadaan kampung-kampung dan konsentrasi tempat tinggal masyarakat Pangkalpinang, ulas Budi, terus berkembang dan berproses hingga saat ini sesuai dinamika perkembangan dan pertumbuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budayanya hingga terbentuknya Kota Pangkalpinang seperti sekarang ini.
Ruang wilayah dan konsentrasi masyarakat saat ini telah berkembang bahkan melampaui batas wilayah 2 administratif Pangkalpinang.
Dalam konteks kekinian secara politis kita harus lebih menata Pangkalpinang yang dalam tradisi sejarah politik dan pemerintahan adalah sebagai pusat politik dan pemerintahan serta sebagai ibukota dari zaman ke zaman.
Penataan Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah keniscayaan agar ibukota propinsi dapat maju sejajar dengan ibukota-ibukota provinsi lainnya di Indonesia. Penataan kota di samping mempercantik tampilan kota juga memberikan kenyamanan dan berbagai fasilitas pendukung bagi masyarakat dan tamu yang datang ke Pangkalpinang.
“Sebagai kota bersejarah, penataan kota dilakukan dengan membangunnya berbasis budaya dan pengembangan kawasan pusaka bersejarah civic centre dengan mengadaptasi berbagai bangunan bersejarah sebagai penanda kota serta mengembangkan dan memanfaatkannya dengan perpaduan antara fungsi heritage dengan ekonomi dan kepariwisataan,” urainya.
Itulah, sambung Budi, sekelumit rekaman sejarah dan tentang perkembangan ruang wilayah geografis masyarakat Pangkalpinang. Karena hakekatnya pembangunan kota adalah pembangunan ruang wilayah dan pembangunan masyarakat.
“Melalui penggalan-penggalan sejarah di atas, diharapkan dapat menumbuhkan pesona perlawatan, inspirasi dan edukasi, bahwa kota dan lingkungan tempat hidup, tempat tinggal serta tempat kita berinteraksi antar sesama merupakan kawasan yang penuh dengan jejak peristiwa sejarah,” terang Budi.
Memahami dengan baik filosofi kota, masih dijelaskan Budi, akan membawa kepada tindakan yang bijaksana terhadap perencanaan pembangunan dan pengembangan kota, sebab melalui sejarah dapat ditelusuri karakteristik fisik, sosial, ekonomi dan budaya sebuah kota.
“Dengan pertemuan di Paripurna Istimewa ini, kita berkumpul dalam suasana dan semangat yang sama untuk memperkuat kemitraan antara eksekutif dan legislatif demi kemajuan Kota Pangkalpinang. Sebagai Pj. Wali Kota, saya merasa terhormat dan bersyukur dapat berkolaborasi dan bersinergi serta bermitra sejajar dengan DPRD sebagai lembaga terhormat representasi dari rakyat,” ucapnya.
Refleksikan Makna Kolaborasi
Pj Wali Kota Budi mengajak untuk refleksikan makna kolaborasi, yaitu tentang bekerja bersama dengan tujuan yang sama, memadukan kekuatan dan keahlian untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Eksekutif dan legislative, dicontohkan dirinya, ibarat dua sisi mata uang dalam satu entitas, dan masing-masing memiliki tanggung jawab dan peran yang saling melengkapi. Eksekutif bertugas merancang dan melaksanakan kebijakan, sementara legislatif bertanggung jawab untuk membentuk undang-undang dan melakukan pengawasan.
Keduanya harus bergerak seiring untuk memastikan, bahwa kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai bagi kepentingan masyarakat.
“Mari kita tingkatkan sinergi dalam setiap langkah bekerja kita. Sinergi bermakna bekerja bersama-sama dengan harmonis, dan hasil akhir dari sinergitas haruslah lebih besar manfaatnya bagi rakyat. Dalam konteks pemerintahan, sinergi antara eksekutif dan legislatif akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ajak Budi yang saat ini juga masih menjadi Kepala Dinsos PMD Pemprov Babel itu.
Dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, maka kata Budi, dapat menyelesaikan berbagai isu aktual, tantangan dan hambatan yang ada dengan lebih efisien. Sinergi juga akan mengurangi potensi konflik dan memastikan, bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang dan menyeluruh.
“Mari kita bangun saling pengertian dan kepercayaan. Pondasi utama dalam setiap hubungan kerja yang sukses adalah kepercayaan. Kita perlu memahami, bahwa masing-masing pihak memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda, namun tujuan akhir adalah sama, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah,” pungkasnya.
Budi juga mengajak semua komponen untuk menciptakan mekanisme komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk memastikan, bahwa informasi yang relevan dan akurat tersampaikan dengan jelas dan tepat waktu.
“Dengan adanya mekanisme komunikasi yang baik, kita dapat mempercepat proses penyelesaian masalah dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” sambungnya lagi.
Memperingati Hari Jadi ke-267 Pangkalpinang ini, mudah-mudahan, harap Budi, kota yang dicintai ini dapat berkembang, terus maju dengan berbagai fasilitas pelayanan masyarakat. “Mari kita wujudkan kemajuan menuju masa depan Pangkalpinang yang gemilang. Pangkalpinang selalu kita kenang, Semboyan kotanya Pangkal Kemenangan,” seru dia.(des/3).
