UBUD, Bali - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggalakkan upaya serius dalam pemberantasan tambang ilegal di seluruh Indonesia. Langkah ini difokuskan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) dengan tujuan utama memperbaiki tata kelola sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) nasional.
Dirjen Gakkum ESDM, Rilke Jeffri Huwae, menekankan bahwa persoalan tambang ilegal tidak dapat dipandang hanya dari sudut pandang pelanggaran hukum semata. Ia mengungkapkan bahwa ada dimensi sosial yang mendalam di balik isu ini, sehingga memerlukan pendekatan yang jauh lebih komprehensif.
"Masalah tambang ilegal ini tidak bisa dilihat semata sebagai pelanggaran hukum, karena ada dimensi sosial di dalamnya. Kita perlu pendekatan yang lebih komprehensif, " ujar Dirjen Gakkum ESDM Rilke Jeffri Huwae dalam keterangan yang diterima di Ubud, Bali, Senin (03/11/2025).
Lebih lanjut, Rilke mendorong agar penyelesaian aktivitas penambangan tanpa izin dapat dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan yang holistik, yang mempertimbangkan karakteristik sosial unik dari setiap wilayah.
Pemerintah, imbuhnya, berkomitmen untuk memprioritaskan solusi yang inklusif, termasuk upaya melegitimasi aktivitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Pendekatan ini diharapkan mampu mengintegrasikan para pelaku penambangan skala kecil ke dalam rantai pasok yang legal. Sebagai contoh nyata, Rilke merujuk pada keberhasilan PT Timah Tbk di bawah naungan MIND ID yang telah mengintegrasikan penambang lokal.
Menurut Rilke, paradigma penegakan hukum di sektor minerba kini mengalami pergeseran signifikan. Fokusnya tidak lagi hanya pada pencatatan pelanggaran, melainkan berorientasi pada pencarian solusi struktural yang berkelanjutan.
Pemerintah berambisi untuk mengatasi seluruh akar permasalahan, termasuk kesenjangan harga dan keterbatasan akses terhadap legalitas.
"Kita tidak ingin hanya menindak, tapi memperbaiki sistemnya. Rantai pasok legal harus lebih menarik dibandingkan rantai pasok ilegal, " tegas Rilke. (PERS)
