
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah memastikan bahwa salah satu program yang menjadi janji kampanyenya pada pilgub lalu batal direalisasikan. Program dimaksud yakni sarapan gratis.
merespons hal itu, anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta, Fahira Idris angkat suara. Dia menyebut rencana dialihkannya anggaran program Sarapan Gratis di Jakarta untuk peningkatan jumlah penerima KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta renovasi kantin sekolah menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Senator Jakarta ini mengungkapkan, meski program Sarapan Gratis dibatalkan, optimalisasi anggaran yang dialihkan harus benar-benar memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan dan kesejahteraan pelajar di Jakarta.
Dia menyebut, setidaknya ada tiga hal yang patut menjadi perhatian. Pertama, penambahan kuota penerima manfaat KJP dan KJMU harus berjalan transparan dan benar-benar menyasar siswa dari keluarga yang membutuhkan agar mereka mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.
Kedua, kantin sekolah yang direnovasi harus memenuhi standar gizi dan kesehatan yang tinggi, tidak sekadar memperbaiki bangunan fisik.
Ketiga, penguatan efektivitas program MBG. "Dengan pengalihan ini, Pemprov Jakarta harus memastikan bahwa distribusi makanan bergizi tetap merata dan mencakup seluruh pelajar yang membutuhkan,” jelas Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (13/3).
Saat ini, lanjut Fahira Idris, salah satu rencana pengalihan anggaran Sarapan Bergizi Gratis yang menjadi sorotan adalah renovasi kantin sekolah agar dapat berfungsi sebagai SPPG. Keberadaan SPPG ini diharapkan mampu menunjang penyediaan makanan bergizi bagi pelajar di Jakarta secara lebih efektif. Dalam praktiknya, berbagai negara telah menerapkan konsep serupa yang dapat menjadi acuan untuk Jakarta.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: