4 hours ago
3
Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka (tiga kiri), Presiden ketujuh Joko Widodo (lima kanan), Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (rmpat kiri), Wapres ke-13 Ma'ruf Amin (tiga kanan), Wapres ke-12 Jusuf Kalla (empat kanan), Wapres ke-11 Boediono (dua kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani (kanan) secara simbolis meluncurkan badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/aa.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah unggahan di platform X oleh akun @taksuka turut menyoroti rencana hilirisasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang dibiayai oleh Danantara.
Warganet tersebut menilai langkah ini sebagai upaya licik para pemilik kepentingan untuk menyelamatkan bisnis konglomerat batubara.
Dalam unggahannya, @taksuka menyatakan bahwa hitungan ekonomi DME lebih mahal dibandingkan LPG (Liquefied Petroleum Gas).
"Hitungan ekonomi nya DME itu lebih mahal dari LPG. Ujungnya negara yang harus nombokin subsidinya," ujarnya (17/3/2025).
Menurutnya, ujung-ujungnya negara yang akan menanggung subsidi untuk menutupi selisih biaya tersebut.
"Hilirisasi batubara menjadi DME yang akan dibiayai oleh Danantara adalah cara licik para begundal untuk menyelamatkan bisnis para konglomerat batubara," tandasnya.
Sebelumnya, Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu mengungkapkan fakta mengejutkan terkait proyek Dimethyl Ether (DME) Batu Bara yang dijalankan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
Proyek ini, menurutnya, penuh dengan praktik tidak sehat dan berisiko tinggi, bahkan menjadi salah satu alasan pemberhentian dirinya sebagai Komisaris di PTBA.
"Proyek ini jadi salah satu penyebab saya diberhentikan sebagai Komisaris di PTBA. Seru kalau dibuka ke publik," ujar Said Didu di X @msaid_didu (16/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa proyek DME Batu Bara ini sarat dengan praktik kolusi yang membuat proyek tersebut sulit layak secara ekonomi dan berpotensi membangkrutkan BUMN.
"Proyek ini penuh bancakan sehingga sulit layak dan BUMN bisa bangkrut," tukasnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
