3 hours ago
3
Saidiman Ahmad
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Saidiman Ahmad memberikan komentarnya terkait Revisi Undang-undang TNI yang saat ini ramai dibahas.
Melalui cuitan diakun X pribadinya, Saidiman Ahmad bicara terkait kepercayaan publik ke TNI.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan masyarakat bukan menjadi alasan untuk bisa mengembalikan dwifungsi.
“Kepercayaan publik selama ini pada institusi TNI bukan alasan untuk mengembalikan dwi-fungsi,” tulisnya dikutip Senin (17/3/2025).
Saidiman kemudian mengibaratkan terkait hal ini dengan apporval rating pada Preside untuk usulan tiga periode.
“Sama dengan approval rating pada presiden bukan alasan untuk menyetujui usulan tiga periode,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Komunikasi Presiden menyatakan bahwa jika dikeluarkan data-data survei, termasuk survei dari lembaga milik profesor yang beberapa hari belakangan lumayan rajin menyudutkan TNI, akan terlihat TNI ada institusi yang mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi.
“Ya ada beberapa pihak yang ngotot melawan temuannya sendiri. Bahkan mungkin setelah itu tak percaya sama temuannya sendiri,” ujar Hasan Nasbi.
Diketahui, RUU TNI merupakan usulan pemerintah melalui Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
Di masa Pemerintahan Prabowo-Gibran, draft RUU TNI berkali-kali berhenti pembahasannya karena penolakan keras dari masyarakat sipil.
Karena ramainya penolakan dari masyarakat, revisi UU TNI tersebut tak diindahkan oleh DPR.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
