2 days ago
19
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) ternyata tidak semua akan menerima tunjangan kinerja. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Sri Mulyani lantas menjelaskan alasan mengapa tidak semua dosen berstatus ASN menerima tukin, yang memicu aksi protes beberapa waktu lalu.
Sri Mulyani, dalam Taklimat Media di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Jakarta, Selasa (15/4), mengatakan dosen ASN menerima fasilitas pendapatan yang berbeda bergantung instansi yang menaungi.
Kategorisasi dosen ASN terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu dosen Kemendiktisaintek; dosen Kementerian Agama; dan dosen perguruan tinggi kementerian/lembaga (K/L).
Seluruh dosen yang telah lulus sertifikasi menerima tunjangan profesi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk dosen perguruan tinggi K/L (di luar Kemendiktisaintek), juga menerima tambahan fasilitas tukin dari instansi induk.
Untuk dosen di bawah Kemendiktisaintek, ada yang menerima fasilitas remunerasi bagi yang bekerja di PTN berbadan hukum (PTN-BH) dan sebagian PTN badan layanan umum (BLU).
Bagi dosen yang berada di bawah PTN satuan kerja (satker), sebagian PTN BLU, dan lembaga layanan (LL) Dikti tidak menerima fasilitas tukin maupun remunerasi karena telah mendapat tunjangan profesi.
Menurut Sri Mulyadi, secara historis sejak 2013, kebijakan tersebut berjalan dengan baik karena nilai tunjangan profesi lebih besar dari tukin.
Akan tetapi, pegawai non-dosen yang menempati posisi struktural menerima fasilitas tukin, yang mana nilai ini terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara, nilai tunjangan profesi cenderung stagnan.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
