11 hours ago
15
Imam masjid Islamic Center New York Amerika Serikat (AS), Shamsi Ali
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ulama dan cendekiawan Muslim, Imam Shamsi Ali, turut merespons keberadaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut telah mencapai 1.178 unit di bawah pengelolaan Polri per 2026.
Shamsi Ali mengkritik arah dan substansi program tersebut. Ia menilai, keberadaan dapur dalam jumlah besar itu semakin memperjelas adanya kepentingan tertentu di balik pelaksanaannya.
“Semakin terbuka kalau apa yang disebut MBG itu maksudnya bagi-bagi keuntungan di sekitar itu-itu juga,” ujar Shamsi Ali dikutip fajar.co.id melalui cuitannya di X (18/2/2026).
Gizi Dianggap Hanya Label
Ia juga mempertanyakan esensi dari program yang digadang-gadang sebagai upaya pemenuhan gizi masyarakat tersebut.
“Jaminan gizi itu hanya label,” tandasnya.
Pernyataan tersebut memicu perbincangan di ruang publik, terutama terkait transparansi pengelolaan program MBG dan pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi maupun pengadaan layanan dapur.
Sejauh ini, program MBG masih menjadi salah satu kebijakan yang menuai dukungan sekaligus kritik dari berbagai kalangan.
Jurnalis senior, Zakki Amali, blak-blakan terkait skema insentif dalam program MBG yang selalu dibangga-banggakan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyinggung ketimpangan antara penghasilan guru honorer dan dana yang digelontorkan untuk yayasan pengelola dapur MBG.
Dikatakan Zakki, para guru honorer harus mengabdi hingga belasan tahun dengan gaji berkisar Rp1–2 juta per bulan.
Dapat Aliran Dana Rp6 Juta Perhari
Sementara di sisi lain, yayasan pengelola dapur MBG disebut hanya perlu berstatus “siap sedia” atau availability based untuk mengantongi Rp6 juta per hari tanpa pajak.
“Tidak habis pikir. Petunjuk teknis terbaru menunjukkan Yayasan pengelola MBG dapat insentif Rp6 juta per hari selama 313 hari,” ujar Zakki dikutip fajar.co.id pada Selasa (17/2/2026).
Ia menjelaskan, insentif tersebut tetap dibayarkan meski dalam masa libur.
“Libur pun masih dapat. Insentif itu tanpa kena pajak. Rp6 juta dikali 313 hari sama dengan Rp1,87 miliar per SPPG,” bebernya.
1.178 SPPG Dikelola Polri
Zakki kemudian mengaitkan perhitungan itu dengan jumlah SPPG yang dikelola aparat kepolisian.
“Bayangin Polri kelola 1.178 SPPG, per hari dapat insentif Rp7,07 M dan setahun jadi Rp2,21 Triliun,” katanya.
TNI Dapat Alokasi 2000 SPPG
Ia menambahkan, angka tersebut belum termasuk dengan SPPG yang baru dibangun hingga yayasan lain yang berada di bawah pengelolaan TNI.
“Itu pun belum yayasan lain di bawah TNI. Udahlah bubar aja negara ini,” cetusnya.
Untuk diketahui, TNI mendapat alokasi sebanyak 2.000 SPPG. Saat ini sudah ada 452 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan akan terus ditambah secara bertahap ke depannya.
Mekanisme Pembayaran Intensif SPPG
Dalam penjelasannya, Zakki menyebut mekanisme insentif terbaru tidak lagi berbasis output based seperti yang berlaku pada 2025, yakni dihitung dari jumlah porsi yang disalurkan.
Skema yang digunakan justru availability based, yakni insentif diberikan selama dapur tersedia, meski belum beroperasi.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
