7 hours ago
11
Potret anak-anak Gaza yang memprihatinkan akibat blokade Israel
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Persada 212 bersama Pecinta Al Aqsha, Selasa (3/2/2026), melahirkan sikap tegas para ulama dan tokoh nasional terhadap keberadaan Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Sikap tersebut dibacakan langsung oleh KH Muhyiddin Junaidi sebagai perwakilan ulama dan tokoh nasional yang hadir dalam forum tersebut.
Dalam pernyataannya, para peserta FGD menegaskan bahwa Board of Peace tidak dapat dipandang sebagai solusi perdamaian yang adil dan berimbang.
Sebaliknya, BoP dinilai sebagai instrumen politik global yang lahir dari relasi kekuasaan yang timpang dan sarat kepentingan, serta berpotensi melegitimasi berbagai bentuk ketidakadilan terhadap rakyat Palestina.
Kritisi Program Demiliterisasi Gaza
Ulama dan tokoh nasional juga menyoroti misi serta struktur Board of Peace sebagaimana tercantum dalam piagam resminya.
Skema tersebut dinilai menempatkan bangsa Palestina, terutama kelompok pejuang kemerdekaan, sebagai sumber utama ancaman keamanan bagi Israel.
Program demiliterisasi Gaza menjadi salah satu poin yang paling dikritisi.
Kebijakan tersebut dianggap menghapus hak fundamental rakyat Palestina untuk mempertahankan diri sekaligus memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajahan.
Tidak hanya itu, bantuan kemanusiaan dan agenda rekonstruksi pascakonflik juga dinilai sarat kepentingan politik.
Bantuan tersebut disebut dijadikan alat tekanan dengan mensyaratkan pelucutan senjata kelompok perlawanan sebagai prasyarat utama.
Menurut para ulama dan tokoh nasional, skema semacam ini sama sekali tidak menyentuh akar persoalan Palestina, yakni praktik penjajahan yang masih berlangsung.
Sebaliknya, Board of Peace justru dinilai memperkuat dominasi dan hegemoni kekuatan global tertentu.
Lebih jauh, mereka mengingatkan bahwa Board of Peace berpotensi berkembang menjadi instrumen intervensi kebijakan negara-negara berdaulat.
Jika dibiarkan, hal ini dianggap dapat mengancam kedaulatan nasional Indonesia serta menyeret negara-negara berkembang ke dalam pusaran kepentingan geopolitik global.
Atas dasar pertimbangan tersebut, para ulama dan tokoh nasional akhirnya merumuskan delapan poin pernyataan sikap sebagai bentuk penolakan resmi terhadap Board of Peace besutan Donald Trump.
Board of Peace Punya 2 Sisi Bertolak Belakang
Imam Shamsi Ali merespons rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Gaza, khususnya pembentukan apa yang disebut sebagai Dewan Perdamaian (Board of Peace).
Dikatakan Shamsi Ali, rencana tersebut memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang dan bersifat paradoks.
“Rencana Donald Trump untuk Gaza memang memilki dua wajah yang paradoksikal,” ujar Shamsi Ali dalam keterangannya (25/1/2026).
Ia menjelaskan, pada satu sisi terdapat wajah yang tampak indah karena intensitas kekerasan dan pembantaian oleh penjajah Zionis Israel di Gaza mulai berkurang, meskipun hingga kini belum sepenuhnya berhenti.
“Wajah yang indah karena minimal intensitas kekerasan pembantaian penjajah Zionis Israel berkurang (walau masih berlanjut),” sebutnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
