11 hours ago
11
surat yang ditujukan kepada ibu siswa SD di NTT
FAJAR.CO.ID, KUPANG — Tragedi meninggalnya seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi titik balik evaluasi kebijakan pendidikan dan perlindungan sosial. Pemerintah pusat dan daerah kini diminta memastikan tak ada lagi anak kehilangan hak belajar karena kemiskinan.
Kasus ini menyita perhatian publik karena menunjukkan adanya celah serius dalam pendataan bantuan sosial dan pelaksanaan pendidikan dasar gratis, yang seharusnya menjangkau seluruh anak tanpa pengecualian.
Pemerintah Daerah Akui Ada Masalah Sistemik
Pemerintah Provinsi NTT menyatakan keprihatinan mendalam dan menilai peristiwa ini sebagai alarm keras bagi seluruh jajaran pemerintahan. Fokus utama kini diarahkan pada perbaikan pendataan keluarga miskin, pengawasan sekolah, serta koordinasi lintas sektor agar bantuan tepat sasaran.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut kejadian itu sebagai “alarm keras” bahwa pranata sosial, sistem bantuan, dan perangkat pemerintah belum berfungsi optimal.
Ia bahkan memerintahkan agar prosesi pemakaman korban dilakukan dengan layak, menolak praktik yang tidak menghormati martabat korban. “Kuburannya tidak boleh pakai tanah. Kuburkan dia dengan layak. Dia pun mati sebagai manusia,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan tidak ada pembebanan biaya pendidikan dasar, baik secara langsung maupun terselubung.
Atensi Pusat: Evaluasi Bantuan dan Peran Sekolah
Dari pusat, pemerintah menegaskan perlunya sinkronisasi data bantuan sosial agar keluarga rentan tidak terlewat dari program perlindungan. Selain itu, peran sekolah dinilai krusial sebagai garda terdepan deteksi dini bagi siswa yang menghadapi kesulitan ekonomi maupun tekanan psikososial.
Sekolah diharapkan aktif berkoordinasi dengan dinas pendidikan, pemerintah desa, dan pendamping sosial untuk mencegah masalah berkembang tanpa penanganan.
DPR Soroti Praktik di Lapangan
DPR RI meminta klarifikasi menyeluruh terkait praktik pembiayaan di sekolah dasar, termasuk dugaan pungutan yang bertentangan dengan prinsip pendidikan gratis. DPR menilai pengawasan harus diperketat agar kebijakan di atas kertas benar-benar dirasakan di ruang kelas.
Pakar: Fokus ke Pencegahan, Bukan Sekadar Reaksi
Pengamat pendidikan dan perlindungan anak menekankan pentingnya pendekatan pencegahan. Program bantuan perlu disertai monitoring aktif, sementara sekolah harus memiliki mekanisme konseling dan rujukan bagi siswa yang mengalami kesulitan.
Mereka mengingatkan, tragedi tidak boleh berhenti pada empati sesaat, tetapi harus berujung pada perubahan kebijakan dan praktik.
Langkah yang Didorong Publik
Sejumlah langkah yang mengemuka sebagai tindak lanjut:
- Pembaruan dan integrasi data bantuan sosial hingga tingkat desa
- Penegasan pendidikan dasar bebas biaya tanpa pengecualian
- Penguatan peran wali kelas dan guru BK sebagai detektor dini
- Kanal pengaduan cepat bagi orang tua dan siswa
- Audit penggunaan dana pendidikan di sekolah
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
