6 hours ago
5
Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan sambutan pada perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra akan digelar pada 15 Februari 2025 mendatang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa penunjukan Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Tentu saja itu hak prerogatif Presiden melalui Kementerian Keuangan untuk menunjuk siapa," kata Muzani di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.
Muzani menyatakan bahwa Presiden tentu telah melakukan pertimbangan yang matang dalam memilih sosok yang akan menempati posisi strategis yang berpengaruh besar terhadap kelangsungan bangsa.
"Saya kira pertimbangan presiden adalah kemampuan yang bersangkutan bisa menggalang ataupun memaksimalkan penerimaan negara," ujarnya.
Pernyataan senada juga disampaikan Muzani terkait penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dia meyakini bahwa individu yang dipilih oleh Presiden Prabowo adalah sosok yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi negara.
"Presiden berharap penunjukan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang baru bisa memberikan benefit yang lebih besar bagi sektor penerimaan negara yang selama ini dianggap masih memiliki potensi bisa melonjak dari kedua sektor tersebut, perpajakan dan Bea Cukai," kata Muzani.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sebanyak 22 pejabat eselon I dalam struktur Kementerian Keuangan.
“Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudaraku dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
